Masyarakat didorong untuk menjadi
konsumen yang cerdas, salah satunya dengan memilih sekolah Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) yang tidak mengajarkan baca, tulis, dan hitung (calistung).
Padahal, keliru bila orang tua memilih PAUD yang mengajarkan calistung.
”Banyak orang tua anak usia dini
yang terjebak saat memilih sekolah PAUD. Mereka menganggap, sekolah PAUD yang
mahal, mewah, dan mengajarkan calistung merupakan sekolah yang baik,” kata
Direktur PAUD Kementerian Pendidikan Nasional Sudjarwo, dalam siaran pers yang
diterima Suara Merdeka, Minggu (18/7).
Karena itu, lanjutnya, pola
pengajaran PAUD akan dikembalikan pada jalurnya. Sebab, menurutnya, sekolah
PAUD yang bagus justru sekolah yang memberikan kesempatan pada anak untuk
bermain, tanpa membebaninya dengan beban akademik.
”Calistung merupakan beban bagi anak
usia dini. Pemberian pelajaran calistung di PAUD justru berbahaya dari sisi
mental bagi anak itu sendiri,” tandasnya.
Dia menuturkan, pemberian pelajaran
calistung juga dapat menghambat pertumbuhan kecerdasan mental. Sebab, anak
bersangkutan bisa menjadi pemberontak. Meski demikian, orang tua sering
melakukan kesalahan dengan membanggakan anaknya yang lulus Taman Kanak-kanak
namun sudah pandai calistung.
”Untuk itu, Kemendiknas sedang
gencar menyosialisasi agar PAUD kembali pada fitrahnya. Payung hukumnya sudah
ada, yakni SK Mendiknas Nomor 58 tahun 2009,” ucapnya. Karena SK-nya sudah keluar,
Sudjarwo mengingatkan agar PAUD tidak sembarangan memberikan pelajaran
calistung.
Hak Dasar
Kemendiknas juga sudah melakukan
sosialisasi dengan melalui berbagai pertemuan di tingkat kabupaten dan
provinsi.
”Kami sangat berharap pemerintah daerah
dapat menindaklanjuti komitmen pusat untuk mengembalikan PAUD pada jalurnya,”
tukasnya.
Koordinator Komisi Edukasi dan
Komunikasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Srie Agustina
menyatakan, menyosialisasi produk pendidikan merupakan bagian dari fungsi dan
tugas BPKN.
Hal itu dilakukan sebagai bagian
untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. ”Dalam hal ini, BPKN
memprioritaskan sosialisasi pada anak usia dini. Sebab, berdasarkan Konvensi
Hak Anak, setiap anak memiliki empat hak dasar. Salah satunya adalah hak untuk
mendapatkan perlindungan dalam kerugian dari barang dan produk, termasuk produk
pendidikan,” paparnya.
Untuk itu, anak dilibatkan sejak
dini. Sebab, pada usia tersebut terjadi pembentukan karakter. Menurut Srie,
mengedukasi sebuah produk harus menggunakan metode khusus.
”Bukan dengan arahan dan larangan,
namun dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya dengan festival mewarnai.
Itu menjadi salah satu teknik untuk memberikan edukasi,” tuturnya.
Sumber : Suara Merdeka
0 komentar:
Posting Komentar