JAKARTA.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen
PAUDNI) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog meminta agar pola dan
mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dari seluruh direktorat
diseragamkan. Sehingga, masyarakat lebih mudah memahami alurnya, dan tidak
bingung dalam mengajukan proposal.
Salah satu
yang menjadi pembahasan dalam rapat adalah pola koordinasi antara pemerintah
pusat dengan kabupaten/kota dan provinsi dalam penyaluran bantuan. Antara lain
mengenai pihak yang melakukan penilaian proposal, maupun visitasi lembaga calon
penerima bantuan.
Sejumlah
direktorat di Ditjen PAUDNI menekankan pola koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyaluran bansos. Sedangkan, direktorat lainnya dengan
pemerintah provinsi sesuai sasaran program masing-masing.
Anggaran PTK-PAUDNI Hampir Rp 1 Triliun
Dari sisi
kebijakan anggaran, tahun ini terdapat sejumlah perubahan alokasi. Anggaran
untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
(PTK) menempati porsi terbesar pada tahun ini. Dari total anggaran Ditjen
PAUDNI sebesar Rp 2,4 triliun, alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan PTK
PAUDNI mencapai Rp 942 miliar.
Kebijakan
ini menandakan kepedulian Ditjen PAUDNI terhadap upaya peningkatan kompetensi
dan kesejahteraan PTK PAUDNI. Sebab, mereka adalah ujung tombak kualitas
pembelajaran. Jika kesejahteraan mereka telah terpenuhi, maka anak didik dapat
memperoleh layanan yang terbaik.
Sedangkan
alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan PAUD menempati porsi kedua, yakni
sebesar Rp 676 miliar. Alokasi ini akan digunakan untuk perluasan layanan PAUD
guna mengejar target APK sebesar 72 persen pada 2014. (Yohan Rubiyantoro/HK)
Sumber : http://www.paudni.kemdikbud.go.id/
0 komentar:
Posting Komentar