Penantian panjang itu akhirnya terjawab sudah. Keinginan rekan-rekan Penilik dan Pamong Belajar di seluruh tanah air yang mendambakan adanya tunjangan jabatan fungsional sebagaimana jabatan fungsional lainnya, akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2013 Tanggal 12 November 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.
Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, serta untuk lebih menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. 
A..Pengertian Pelaporan
Secara harfiah kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu “guidance”. Akar kata guidance adalah guide yang artinya menunjukkan, menuntun, atau mengemudikan . Menurut Andi Mapiare (2008), bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara metodis dan demokratis dari seseorang yang memiliki kompetensi memadai dalam menerapkan pendekatan, metode dan teknik layanan kepada individu agar si terbimbing terbantu untuk lebih memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri dan memiliki kemampuan nyata dalam mencapai penyesuaian, membuat pilihan dan memecahkan persoalan-persoalan secara lebih memadai sesuai dengan tingkat perkembangan yang dicapainya. Sementara menurut Prayitno dan Erman Amti (2004) mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada beberapa orang atau individu, baik anak anak, remaja, maupun dewasa. |
| Bersama Kadisdik Prop. Jabar, Prof.DR.M.Wahyudin Z. CPA
Kepala
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Prof.DR.M. Wahyudin Zarkasyi CPA -
See more at:
http://ipisumedang.blogspot.com/2013/09/hasil-lomba-apresiasi-ptk-paudni.html#more
|
Untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, baik perorangan, kelompok atau badan usaha yang akan mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF), pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang dikemas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013.
Bersama ini kami sampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan Diklat Pembentukan Tim Penilian Pusat Jabatan
Fungsional Penilik yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawai Kemendikbud diantaranya sebagai berikut : 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 ini Direktorat P2TK PAUDNI Kemdikbud, kembali akan menggelar ajang lomba tahunan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI yang bernama Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi 2013. 
Bagi rekan-rekan penggiat PAUD maupun para pemangku kebijakan di bidang PAUD, tahun 2013 ini Direktorat Pembinaan PAUD Kemdikbud kembali telah merilis beberapa Petunjuk Pelaksanaan Program PAUD yang dapat diakses oleh masyarakat . Hanya saja petunjuk pelaksanaan ini masih bersifat sementara, sambil menunggu terbitnya Permendikbud tentang Pedoman Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa penyelenggara PKBM dan LKP yang menanyakan kira-kira bantuan seperti apa yang bisa diakses oleh mereka. Ya memang di akhir Februari 2013 kemarin, Direktorat Pembinaan Dikmas dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah merilis beberapa jenis Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Bantuan untuk tahun anggaran 2013, diantaranya adalah :
Melanjutkan postingan terdahulu, berikut akan kembali dibahas seputar jabatan fungsional Penilik sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan dan RB No. 14 tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya .
Sekedar untuk memberi pencerahan terutama kepada teman-teman Penilik yang baru, berikut ini akan disajikan tanya jawab seputar jabatan fungsional Penilik yang mengacu pada Permenpan dan RB No. 14 tahun 2010 sebagai pengganti Kepmenpan No. 15 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. 
Salah satu tugas pokok Penilik sebagaimana
yang tertuang dalam Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
adalah melaksanakan Evaluasi Dampak Program PNFI. Evaluasi dampak program PNFI atau pasca program dimaksudkan untuk
menemukan dan menilai manfaat serta pengaruh program yang telah
dilaksanakan, baik terhadap produktivitas penyelenggaraan maupun organisasi PNFI.Copyright © 2012. IPI Sumedang - All Rights Reserved B-Seo Versi 3 by Bamz